ABSTRAK
Kepailitan maupun jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perludiambil apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Apabilaperusahaan tidak melakukannya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapatmengakibatkan masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perusahaantersebut di masa yang akan datang. Peraturan Kepailitan meski memberikan citrahukum positif, tetapi dalam prakteknya penyelesaian utang melalui jalan iniberpeluang untuk merugikan debitur maupun kreditur. Alasan sederhananya, dariperspektif pihak debitur sendiri ada kendala sosio psikologis berupa rasa malu yangbesar apabila publik mengetahui pihaknya mengadakan penyelesaian utang dipengadilan melalui jalan kepailitan. Dalam hal ini perusahaan yang digugat pailittentu saja akan dicap sebagai perusahaan yang memiliki masalah keuangan sehinggahal ini dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut di mata publik. Hal ini dapatmenimbulkan kekisruhan publik manakala perusahaan yang digugat pailit adalahperusahaan yang mengelola kepentingan masyarakat banyak, seperti halnyaperusahaan asuransi atau perusahaan pengembang properti. Alternatif upayapenyelesaian penunggakan pembayaran utang yang dapat ditempuh selain melaluilangkah kepailitan adalah melalui PKPU atau melalui langkah restrukturisasi utangsecara bilateral antara debitur dan kreditur diluar PKPU. Upaya penyelesaian ini tidakdiatur secara khusus dalam suatu undang-undang seperti halnya kepailitan dan PKPUyang secara khusus diatur dalam UUK-PKPU. Pada dasarnya skema penyelesaianutang di luar pengadilan ini merupakan suatu bentuk perjanjian bilateral antaradebitur dan kreditur yang tunduk hanya pada ketentuan perjanjian secara umum yangdiatur dalam KUHPerdata. Yang mana hal ini tidak memberikan kepastianpelaksanaan dan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam melaksanakanrestrukturisasi utang.

---

Abstract
Bankruptcy or debt restructuring is one of the necesary actions that need to be takenwhen debtor faces difficulty on their debt payment. The debt restructuring couldprevent the debtor from caused of default or defects to their company which can leadto a bigger problems for the future. The regulation under the bankruptcy law, despiteits positive image, but the fact that debt settlement through this kind of procedure hasan impact to ruin the whole business of debtor and creditor. From the perspective ofthe debtor itself, debt settlement under the bankruptcy law has a sosio-psychologicalproblem in the form of a great shame if public find out that the company hold thesettlement of debt in bankruptcy. In this case, the company that being sued forbankruptcy would be labeled as a company that has financial problems so this couldaffect the company's reputation in the public. This could be a trigger to a publicchatocic when the sued party is a public company, publicly-listed property developer,or an insurance company. An alternative debt settlement can be taken instead ofbankruptcy is through PKPU or bilaterally debt restructuring between debtor andcreditor outside the court. This settlement is not regulated specifically in thelegislation as well as bankruptcy and PKPU which is specifically regulated under theUUK-PKPU. Basically a debt settlement scheme outside the court is a form ofbilateral agreements between the debtor and creditor which is solely regulated underthe provisions of general agreement in KUHPerdata. This scheme do not provide thecertain kind of execution and legal certainty for both parties on implementing thedebt restructuring.