Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Berdasarkan aturan tersebut kemudian diturunkan kepada surat keputusan kepala BNN Nomor KET/40/III/2011/BNN yang menjadikan Pos Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Direktorat Hukum BNN dengan bekerja sama dengan Deputi Terapi dan Rehabilitasi. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana dari Siegel yang bertujuan melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka dalam kasus narkotika.

---

This final paper discusses the process of providing legal aid case against narcotics suspects held by legal aid unit which has been implemented by Badan Narkotika Nasional (BNN) as a form policy, based on Act No.35 2009 and Government Ruling No.25 2011. Based on these rules then enchaned by BNN decree No.KET/40/III/2011 that make legal aid unit will be implemented under Direktorat Hukum BNN by which also under supervision of Deputi Terapi dan Rehabilitasi BNN. Author also discusses the legal aid for supects by using criminal justice system from Siegel that aims for fulfillment of the rights of suspects in narcotics cases.