ABSTRAKIndonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah.
Diantaranya adalah bahan galian tambang. Bahan galian tambang di Indonesia
merupakan bahan galian tambang yang sangat baik dan diinginkan oleh negara?
negara lain sehingga mempunya nilai jual yang tinggi. Bahan galian tambang
seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, maka Pemerintah berusaha
mengakomodir pengusahaan tambang demi kemakmuran rakyat. Mulai dari rezim
kontrak sampai dengan rezim izin usaha pertambangan memilik beberapa kendala.
Juga dikaitkan dengan terbitnya moratorium kehutanan yang dianggap sebagai
solusi untuk ketertiban lingkungan di Indonesia yang ikut bersinggungan dengan
pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia. Kepastian hukum yang juga
berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia yang telah menggunakan
undang?undang baru yaitu Undang?Undang No.25 Tahun 2007 tentang
penanaman modal. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir oleh
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin iklim
investasi pertambangan di Indonesia.
AbstrakIndonesia is a country with a very rich natural resources. Among them are
minerals mines. Minerals mine in Indonesia are very good and desirable by other
countries that had high value offers. Minerals mine are supposed to be used for
the prosperity of the people, the Government sought to accommodate
entrepreneurial mine for the sake of the prosperity of the people. The start of
contract regime until the regime of mining business license has several
constraints, also associated with the publication of the moratorium on forestry is
considered to be the solution to order environment in Indonesia which intersect on
mining in Indonesia settings. Legal certainty is also associated with Investment in
Indonesia that has been using new laws i.e. law No. 25 of 2007 concerning
investment. The importance of legal certainty to be priority by regulations issued
by government is to assure the investment climate of mining in Indonesia
