ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usahajasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu,membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPKuntuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Sertaakibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakansendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubaradilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkanpemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasapertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP danIUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri.Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPKmengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkanperbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal danperusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip nationaltreatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapunakibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatanpenambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUPatau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasamadengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkangugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatanusaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangandidukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasapertambangan asing.

---

Abstract
This thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineraland Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business.Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUPor IUPK to use the services of local and/or national mining services companiesand the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining andrefining process. The method used in this study is juridical-normative approach.The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law,namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national miningservice companies and carry out its own mining and refining process. In regardsto the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage oflocal/national mining services companies, causing different treatment to foreigncompanies and local/national companies, and this violates the principles ofnational treatment which is recognized within international trade agreements. Inadditon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining andrefining process shall terminate or not renew a cooperation agreement withmining service company, and this could potentially lead to legal action. Theresult of this research suggest in general that mining service business activitieswhich are supported by mining regulation clearer about setting foreign miningservice.