UI - Skripsi (Open) :: Kembali

UI - Skripsi (Open) :: Kembali

Kewenangan Bapepam-LK Setelah Berlakunya Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) = Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK) After The Enactment of Indonesian Law No. 11/2011 about Financial Services Authority

Tampubolon, Gabriela Anastasia; Arman Nefi, supervisor; Henny Marlyna, examiner; Teddy Anggoro, examiner (Universitas Indonesia, 2012)
 Abstrak
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya
lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di
Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model
lembaga pengawas keuangan seperti apa yang berkembang, kemudian dipaparkan
juga contoh pelaksaanaan sistem demikian pada negara yang berhasil menerapkan
sistem ini seperti Jepang dan negara yang gagal menerapkan sistem ini seperti
Inggris. Terakhir, akan diberikan gambaran implikasi berlakunya undang-undang
Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pengawas sebelumnya yaitu Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terutama pada
masa transisi saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian
Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma
hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaankebiasaan
yang berlaku di masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa urgensi
lembaga pengawas keuangan terbesar adalah kebutuhan pengawasan keuangan
bersifat universal yang dilatarbelakangi berbagai kegagalan lembaga pengawas
institusional sebelumnya. Kesimpulan implikasi hukum terbesar berdirinya OJK
terhadap Bapepam-LK adalah penghilangan kewenangan Bapepam-LK.


Abstract

This research was conducted to find the description about the importance of
financial services authority which nowadays is being developed in many
countries. In Indonesia, these needs are seen since the enactment of Indonesian
Law No. 11/2011 about Financial Services Authority (OJK). Based on those
needs, later in this research the models of the developing financial services
authority and the example of this system in a failed country such as United
Kingdom and a success country such as Japan will be described. Finally, there
will be some descriptions about the implications of the application of Financial
Services Authority regulation against the authority institution before it named
Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions
Supervisory Board (Bapepam-LK), especially in the transition period in these
days. The research method is Legal research library with a normative juridical
approach method, based on legal norm in regulations and society behavior. The
author concluded that the biggest urgency for the financial services authority is
the need of a universal supervisor which is caused by the failure of many authority
institutions before. Another conclusion is that the biggest impact of OJK
establihment toward Bapepam-LK is the omition of Bapepam-LK?s authority.
 Kata Kunci
 Metadata
No. Panggil : S43160
Pengarang :
Pengarang/kontributor lain :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2012
Program Studi :
Kode Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 112 pages : illustration ; 29 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 95-99
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S43160 14-17-777537757 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20312698