Tesis ini membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta proses penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan lnformatika. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan proses analisis pada deskripsi yang dipaparkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat masalah pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Mulai dari pembayaran yang tidak mencantumkan nama lembaga penyiaran, sampai dengan pihak bank yang sulit untuk dimintakan kerjasamanya. Beberapa saran yang diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh terhadap para wajib bayar mengenai kelengkapan sewaktu melakukan pembayaran, percepatan proses penyelesaian Sistem lnformasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3), hingga kemungkinan untuk mencari altematif bank pengganti yang lain sebagai mitra kerja yang bam.

---

This thesis discusses the laws and regulations governing the type and rate of State Revenue (non-tax revenues) as well as the process of license for broadcasting nontax revenue in the Ministry of Communications and Information Technology. The form of this research is descriptive analytical study with the analysis presented in the description. The results of this study concluded that there are some problem in the process of receiving nontax revenue from the license for broadcasting. Starting from the payments that do not include the name of broadcasting organizations, up to the bank that it is difficult to request their cooperation. Some of the advice given is to disseminate a more intensive and thorough information when making payments, accelerating the process of completing the Management Information Systems for Operation and Licensing of Broadcasting, to the possibility to find an alternative replacement for other bank as a new partner.