ABSTRAK
Saat ini tengah berkembang dua fenomena yang mempengaruhi tugas Notarissebagai pembuat akta yang merupakan alat bukti sempurna dalam hubunganperdata antara anggota masyarakat yaitu Cyber Notary/e-Notary dan e-Government. Kedua fenomena ini menimbulkan informasi yang vital bagi Notarisyaitu terkait masalah validitas identitas penghadap dalam bentuk ElectronicIdentity. Di dalam Electronic Identity terdapat informasi yang merupakan datapribadi yang harus dilindungi karena terkait dengan hak seseorang atas privasi.Oleh karena itu akses atas data pribadi tersebut harus diatur dandipertanggungjawabkan agar tidak melanggar hak atas privasi tersebut. Hinggasaat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentangperlindungan atas data pribadi . Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untukmengkaji bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia danbagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai salah satu pengakses datakependudukan yang diakses secara interoperabilitas terkait masalah perlindungandata pribadi dalam kaitannya dengan hak seseorang atas privasi. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian ini adalahbelum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan atas datapribadi di Indonesia, pengaturan yang ada saat ini terpencar ? pencar di beberapaperaturan perundangan dan tanggungjawab Notaris dalam akses interoperabilitasdata kependudukan adalah sebatas perolehan, penggunaan dan kerahasiaan datapribadi.

---

ABSTRACT
Now, there are two developing phenomenon?s that have impact to Notary duty asauthentic official documents maker as the strongest evidence of society memberrelation which are Cyber Notary/e-Notary and e-Government. Both of them createvital information for notary regarding validity matter in Electronic Identity.Electronic Identity contains of information related to personal data which must beprotected regarding a person privacy right. Because of that access of personal datamust be regulated and justify so the right of privacy not violated. Until nowIndonesia still doesn?t have specific regulations that regulated protection ofpersonal data. Because of that situation, this thesis aims to explore personal dataprotection in Indonesia and notary responsibility as one that access demographicinformation that being accessed interoperable in relation with personal dataprotection regarding a person?s privacy right. This research is qualitative withexplorative typology. The result of this research is there is still no regulation thatspecifically regulated about personal data protection in Indonesia, the regulationthat exist now is split into some regulations and notary responsibility regardinginteroperability access of demographic information is limited to acquisition, usingand confidentiality of personal data.