ABSTRAK
Pada masa belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yangdiamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga belum dapatditerapkannya ketentuan tersebut, skripsi ini melihat penerapan Pasal 16 ayat (3)Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek danpertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs.Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan metodedeskriptif. Hasil penelitian adalah hakim telah menerapkan Pasal 16 ayat (3)Persetujuan TRIPs dengan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum terhadapunsur-unsur dalam Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs, kecuali unsur adanya potensikerugian yang diderita pemilik merek terkenal.

---

ABSTRACT
At the time when Government Regulation as mandated by Article 6 Paragraph (2)

Law Number 15 Year 2001 hasn't been being issued so that it couldn't be applied,

this thesis sees the implementation of Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement and

judges' consideration which implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs

Agreement. Research is done qualitatively based on descriptive method. The result is

judges has been implemented Article 16 Paragraph (3) TRIPs Agreement which

followed by giving consideration in matter of substances of Article 16 Paragraph (3)

TRIPs Agreement, except substance of potential lost suffered by well-known mark's owner.