ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai strategi diplomasi digital Amerika Serikatyang dijalankan melalui kebijakan 21st Century Statecraft, yang dicanangkan olehMenteri Luar Negeri Hillary Clinton di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.Tujuan dari strategi diplomasi ini adalah untuk mengadaptasikan kemajuan teknologiyang telah mempengaruhi dinamika hubungan internasional ke dalam implementasikebijakan luar negeri AS dalam rangka penyelenggaraan soft power negara ini. Duastudi kasus yang dipakai di dalam penelitian ini adalah implementasi 21st CenturyStatecraft di dalam protes pemilihan presiden Iran (2009-2010) dan revolusi Mesir(2011), di mana AS mendukung penciptaan kebebasan Internet dan membantupenyediaan kapabilitas teknologi informasi bagi gerakan-gerakan masyarakat dikedua negara ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategidiplomasi digital tidak hanya dapat digantungkan pada konsep network society(Manuel Castells) yang menyebutkan bahwa dengan terbentuknya jaringan antaranegara dan masyarakat, maka pesan/naratif akan lebih mudah untuk disebarkan danditerima oleh publik internasional. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi,seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus, yaitu kontrol pemerintahan terhadapinfrastruktur teknologi informasi dan frame of thinking masyarakat. Di samping itu,penelitian ini juga menemukan bahwa diplomasi digital berkontribusi padapenyelenggaraan soft power AS dengan berperan untuk membentuk pesan dan naratifmengenai AS bagi publik internasional; penyediaan dukungan jaringan dankapabilitas teknologi informasi dan komunikasi; dan penyediaan dukungan bagikebebasan Internet.

---

ABSTRACT
This research explores United States? digital diplomacy strategy through 21st

Century Statecraft policy, which was launched by Secretary of State Hillary Clinton

under Obama Administration. This research is analyzing the implication of this

strategy toward the manifestation of US soft power through comparative study cases

of Iranian presidential election (2009-2010) and Egyptian revolution (2011), where

the US supported the Internet freedom and helped to increase the information

technology capabilities of civil society movements in both countries. The research

shows that US digital diplomacy?s success (or lack thereof) cannot depend on the

notion that today?s world has turned into a ?network society? (Manuel Castells),

which, arguably, makes messages/narratives easier to spread and be acceptedf by

foreign public. Instead, there are other various factors that influence its

implementation. As shown by the cases of Iran and Egypt, the main factors are the

government?s control toward IT infrastructure and respective public?s frame of

thinking. In the later analysis, this research also finds that digital diplomacy

contributes to the implementation of US soft power through its roles: creation of

narrative/message on US for international public; provision of network and

information & communication technologies support; and the ensuring of Internet

freedom for civil society.