ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai 3 hal. Pertama, pembahasan mengenai perluasanlingkup istilah tender yang ditinjau secara umum. Kedua membahas mengenaipenjualan sebagai perluasan lingkup istilah tender yang ditinjau dari tata peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini akan melihat definisi tenderyang terdapat dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dandefinisi tender yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 tentang LaranganPersekongkolan Dalam Tender yang lalu dikaitkan dengan teori perundangundanganyang berlaku. Ketiga membahas mengenai implementasi penjualansebagai perluasan lingkup istilah tender yang terdapat dalam putusan-putusanKPPU. Dalam pembahasan ini akan diambil 2 putusan KPPU yang terkait denganpembahasan yaitu putusan perkara divestasi saham PT. Indomobil SuksesInternasional dan divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina. Penulisanpenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian inisebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini melihatbahwa perluasan lingkup istilah tender terkait dengan penjualan yang terdapatdalam putusan-putusan KPPU tidak sesuai dengan tata peraturan perundangundanganyang berlaku karena dasar dari penggunaan pengertian tender olehKPPU dalam putusan-putusan yaitu pedoman pasal 22 tentang laranganpersekongkolan dalam tender tidak sesuai dengan pengertian tender yang terdapatdalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dari pedomantersebut yaitu penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about 3 things. First, the discussion of the expansion of

scope for tender term that viewed in general. Second, the discussion of sales as the

expansion of scope for tender term that viewed from the applicable regulations

system. This discussion will look at the definition of tender which contained in the

explanation of Article 22 Law No. 5 of 1999 regarding Prohibition of

Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Monopoly Law)

and definition of tender which contained in the guideline of article 22 regarding

Prohibition of Bid Rigging and then associated with the applicable theory of

legislations. Third, the discussion regarding the implementation of sales as the

expansion of scope for tender term which contained in Comission for the

Supervision of Business Competition?s verdicts. This discussion would take 2

verdicts related, the verdict of divesment PT.Indomobil Sukses Internasional and

the verdict of divesment VLCC PT. Pertamina. This research is a normative

juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The

result of this research shows the expansion of scope for tender term which

associated with sales is not accordance with the applicable regulations system

because the basic that Comission for the Supervision of Business Competition

used for tender term in their verdict which is the guideline of article 22 regarding

Prohibition of Bid Rigging is not accordance with the term of tender in the Law

No. 5 of 1999 which is the source of the guideline of article 22.