Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. RPP ini sangat penting untuk melihat sejauhmana penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Simpulan peneliti adalah formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi sudah sesuai dengan prosedur dan latar belakang kedua jenis retribusi tambahan cukup kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This research aims to discuss the policy formulation of the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges. This research based on Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and User Charge. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This draft of government regulation is very important to see how far the improvement of the implementation of regulatory user charges policy. Therefore, this research to analyze the additional user charges policy formulation in draft of government regulation about the addition type of user charges and analyzing the background behind extended permission to hire foreign workers user charges and traffic control user charges. Researchers concluded that the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges is already appropriate with the procedure and the background of these two types of additional user charges is strong enough because supported by legislation.