ABSTRAK
Perkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinancampuran merupakan fenomena di Indonesia, khususnya di kalangan artis.Terdapat beberapa organisasi di Indonesia yang para anggotanya adalah pasanganpasanganberbeda kewarganegaraan.. Pada umumnya sebuah keluargamenginginkan keluarga yang kekal dan bahagia. Namun dalam kenyataannya,perjalanan sebuah keluarga tidak selalu mulus dan ada kemungkinan terjadinyapenyimpangan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh setiappasangan. Ketika terjadinya benturan antara suami isteri secara terus menerusdapat menimbulkan perceraian. Akibat perceraian dalam perkawinan campuransama seperti dalam perkawinan biasa, tetapi lebih rumit karena pasangan tersebutberbeda kewarganegaraan. Khususnya akibat perceraian terhadap harta bersama,dimana harta bersama tidak hanya terletak di Indonesia tetapi juga terletak di luarnegeri. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai eksekusi hartabersama yang terletak di luar negeri dan keberlakuan Putusan Hakim Asing diIndonesia. Selain itu juga apabila sudah terjadinya perkawinan, dapatkahdilakukan perjanjian perkawinan. Kemudian mengenai Pasal 35-37 yang dapatdikatakan tidak tegas dalam mengatur mengenai harta bersama dan pembagianharta bersama pada pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Bentuk penelitianyang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan dataprimer dan data sekunder. Dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian perkawinanhanya dapat dilakukan sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan, hal inidengan tegas dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika adanya perjanjian perkawinan akanlebih mudah mengatur harta masing-masing. Selanjutnya mengenai eksekusi hartadi luar negeri tidak dapat dilakukan karena hukum Indonesia hanya berlaku diIndonesia saja, jadi apabila ingin mengeksekusi harta yang terletak di luar negeridapat mengajukan gugatan baru di Negara tempat benda tersebut berada,begitupun juga sebaliknya. Mengenai Pembagian harta bersama perlu dipertegaskarena untuk pasangan beda kewarganegaraan terpaut dua sistem hukumperkawinan yang berbeda.

---

ABSTRACT
Marriages of different nationalities or often called mixed marriages is a

phenomenon in Indonesia, especially among celebrities. There are several

organizations in Indonesia whose members are mixed marriage couples. In

general, every husband and wife wants a long lasting and happy family. But in

reality, down the road is not always smooth sailing and there are possibilities of

deviation from what was planned in advance by each partner. Constant conflicts

between a husband and wife may cause divorce. The effect of divorce in mixed

marriage couples are the same as marriages where both parties are the same

nationality. For instance, joint property which are located abroad. The issue here

is concerning the execution of joint property located in another country and the

validation of foreign Judges verdict. In addition, concerning the prenuptial

agreement if the marriage has been held beforehand, because in Article 29 of Act

No. 1/1974 states that a prenuptial agreement is to be made before or at the time

of the Matrimonial Ceremony. Aside from that, divisions of joint property stated

in Article 35-37 of Act No. 1/1974 can be said that it is not expressly regulated for

mixed marriage couples. The form of research conducted in this Undergraduate

Thesis is normative juridical, which emphasizes on the use of primary data and

secondary data. In conclusion, prenuptial agreement should be made before or at

the time of the Matrimonial Ceremony. Therefore, with the existence of this

prenuptial agreement, joint property is easily divided. Further regarding the

execution of joint property which is located abroad could not be executed because

the Judges verdict only applies in Indonesia alone. To execute joint property

located abroad, the plaintiff may file a new lawsuit in the country where the object

is located, and vice versa. Regarding joint property in Article 35-37 of Act No.

1/1974 needs to be expressly regulated to resolve disputes between mixed

marriage couples.