Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma-cuma dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Pembuatan akta hibah harus mengikuti syarat-syarat sah perjanjian yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dilakukan oleh/ di hadapan Notaris/PPAT. Tesis ini menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung No. 850 K/Pdt/2011 mengenai formalitas hukum pembuatan akta hibah oleh Notaris/PPAT dan akibat hukum terhadap akta hibah yang cacat yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, simpulan dari tesis ini adalah Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian mengenai dasar pemberian hibah dan kewenangan bertindak dari penghadap, mengakibatkan akta tersebut cacat yuridis atau batal demi hukum.

---

Grant is a unilateral agreement that is provided for free of charge from the grantor to the grantee. The making of the grant deed must comply with the terms that are stated under the article 1320 of Indonesian Civil Code concerning legal requirements of an agreement and must be done by/ before the Notary/ Land Deed Maker Official (PPAT). This thesis analyzes the Supreme Court decision No. 850 K/Pdt/2011 concerning the legal formality of the making of grant deed by the Notary/ PPAT and the legal consequences of legally flawed grant deed. The research?s method of this thesis is normative juridical, the conclusion of this of this thesis is that the said Notary/PPAT does not comply with the legal requirements of agreement concerning the legal basis grant and the authority to act of the appearer, causing the said deed legally flawed or null and void.