Tujuan penelitian ini mengetahui dan menjelaskan kondisi community crime prevention di Nunukan dan Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait dengan aparat penegak hukum melalui kemitraan (partnership) dalam upaya pencegahan kejahatan (crime prevention) di wilayah perbatasan (border area). Kondisi wilayah perbatasan yang membedakan dengan wilayah lainnya di suatu negara maka hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial masyarakatnya termasuk aspek pencegahan kejahatan (crime prevention). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi tentang kejahatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yang mengacu pada aturan formal normatif sehingga pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (community crime prevention) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan yang merupakan aktifitas rutin masyarakat adalah pelintas batas ilegal (illegal border crossers/illegal migrant), penyelundupan barang kebutuhan/konsumsi masyarakat (smuggling) dan menjual hasil bumi ke negara tetangga (illegal trading). Kemapuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (trigger) oleh pihak aparat penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemolisian masyarakat (community policing). Percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan agar permasalahan serta kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi sehingga terciptanya kamtibmas dan demi menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi.

---

The purpose of this study identify and explain the conditions of community crime prevention in Nunukan and Sebatik which is the Indonesia-Malaysia border. In addition, this study also describes the participation of the community and relevant agencies with law enforcement agencies in partnership in the prevention of crime in border areas. Conditions that distinguish the border region with other regions in a country then it is impacting on the social aspects of community life, including aspects of crime prevention. This study used a qualitative approach, as for the type of research used is descriptive. The results showed differences between public perceptions of crime by law enforcement officials refer to the formal rules of normative community crime prevention that can be held where the crime that is a problem for society. Crimes that occurred in the border region which is the routine activities of the community is an illegal border crossers, smuggling of goods or consumption and sell the produce to neighboring countries (illegal trade). Traffic collective society for the prevention of crime have not arise spontaneously but must be triggered by the law enforcement officers and the police through a strategic program that is owned by community policing. Acceleration of development and the development of border regions should be prioritized so that the problems and gaps can be reduced so that the creation of public order and safety and for the sake of preserving the integrity of the country from the threat of disintegration.