Skripsi ini membahas mengenai perumusan kebijakan penggolongan tarif PBB di Kota Bekasi. Dengan disahkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009, maka PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Dalam proses pengalihan kewenangan tersebut, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan suatu dasar hukum bagi PBB, termasuk penggolongan tarif PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kota Bekasi merumuskan kebijakan penggolongan tarif PBB, proses perumusan dari kebijakan ini serta hal-hal apa saja yang dihadapi dalam proses perumusan kebijakan ini. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis seluruh pertanyaan penelitian yang diajukan.

---

This thesis discusses about policy formulation of classification rates in Property Tax in Bekasi City. With the enactment of Law of Local Taxes and Local Charges Number 28 Year 2009, urban and rural property taxes are included in the local tax of district/city. In the process of transferring authority, all local governments are required to formulate a legal basis for property tax, including the classification rates of property tax by Bekasi local government.

This research was purposed to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about classification rates in Property Tax by Bekasi local government, the formulation of this policy, and any matters that are encountered in the process of formulating this policy. With qualitative approach and qualitative data collection method, researcher can identify and analyze all the research questions posed.