Saat ini dengan semakin berkembangnya jaman, kebutuhan akan rumah menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang. Memiliki rumah adalah adalah kebutuhan yang paling mendasar yang merupakan hak bagi setiap orang. Dilingkungan Polri, upaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan masyarakat tentu ada faktor-faktor pendukung yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar (basic need) hidup anggotanya seperti hak dapat menghuni/memiliki rumah secara layak dan memadai baik melalui pengadaan rumah dinas oleh dinas maupun kepemilikan secara pribadi. Rumah dinas sendiri memilik arti yaitu rumah negara yang dimiliki dan atau dikuasi oleh Polri yang disediakan bagi personel Polri. Penempatan rumah dinas sendiri dilingkungan Polri telah diatur dalam Keputusan Kapolri No. 17/VIII/2001 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan rumah dinas dengan penerbitan SIP. Inti dari disediakan rumah dinas itu sendiri adalah diperuntukan untuk personel Polri yang masih aktif sehingga dapat terjamin kesejahteraannya dan dapat lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal kesigapan dan tepat waktu. Akan tetapi pada kenyataannya penghuni dari rumah dinas adalah personil Polri yang sudah tidak aktif lebih banyak dari pada personil yang masih aktif sengan status SIP yang kadaluarsa maupun belom memiliki dengan alasan masih dalan proses. Lemahnya dalam pengendalian atau penunjukan penghuni rumah dinas ini yang menjadi cikal bakal adanya Pemidahan Hak Menempati rumah dinas yang dilakukan secara tertutup atau yang lebih dikenal dengan nama ?jualbeli? atau uang ganti kunci, hal tentunya tidak diketahui oleh dinas. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan utama dalam pengadaan rumah dinas itu sendiri di Kepolisiam.

---

Nowadays, as time goes by the growing needs of houses is very important for a person. Owning a house is the most basic need and also a rights for everyone. In police sector,efforts to improve the professionalism of public service there are certainly several factors related to the fulfillment of the supported are fundamental rights (basic need) life members such as rights can inhabit/owning the house adequate either through the procurement service by service and home owneship in private. The home office itself has a meaning that is the home state-owned and or by the police and provided for the personnel of the national police. The placement of the house office?s own in national police (polri)sector have been provided for The Head of National police Decission N0.17/VIII/2001 concerning the implementation of the directive by the publishing house placement service of the SIP. The core of the provide of the provided home service itself is intended to exist national police (polri) personnel still active so that it cant be secured and can be better doing their job in terms of promptness and timely.but in fact, the occupant of the home office is national police personnel has been in active more than personnel still active with sip status expired or have not lived by weakness in the control of the designation of the residents of this service which became the forerunner of the move was the rights to occupy or better known by the name of ?sale and purchase? or ?key money? is certainly not known by the service. This condition doesn?t satisfy the main purpose of the procurement service itself in house Police Departement.