Penahanan itu merupakan salah satu bagian dari upaya paksa, yang mana dalam
melaksanakannya tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara pidana. Dalam hal ini ketika merujuk pada putusan kasasi No. 1934
K/Pid/2008 yang pada putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung membatalkan
putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung
memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut,
sehingga berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan mengenai status
penahanan terdakwa, apakah terdakwa akan ditahan kembali atau tidak.
Berdasarkan kasus tersebut maka pada skripsi ini akan dibahas mengenai syaratsyarat
batalnya putusan pidana, status penahanan terdakwa dan tata cara
penahanan terhadap terdakwa jika terdakwa ditahanan dan juga akan dijelaskan
secara singkat mengenai tata cara memeriksa dan mengadili kembali perkara yang
batal demi hukum.
AbstractDetention is one of the forcible means, which in implementation cannot be carried
out arbitrarily, but must be in accordance with applicable regulations, namely the
Criminal Law Procedures code. In this case, when referring to the cassation No.
1934 K/Pid/2008 in which the Supreme Court overruled the acquittal of the
District Court in Surabaya and the Supreme Court ordered to re-examine and retry
the case, a problem, due to this, arose regarding the detention status of the
accused, who will be arrested again or not. Based on the case, this undergraduate
thesis will discuss the requirements for the annulment of the decision of criminal,
defendant?s detention status and procedures for the detention of the accused if the
accused is arrested and will also be briefly described regarding the procedures for
examining and re-trying the case that is null and void by law.
