ABSTRAK
Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upayamenyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanismepencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasantindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uangyang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasilkejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titikterlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Perampasan aset didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempitjangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih berfokus kepada asalusulharta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena ituuntuk memaksimalkan perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi lebih baikjuga disertakan ketentuan tindak pidana pencucian uang

---

ABSTRACT
In corruption case at this time is also followed by the effort to hide proceeds of

crime with money laundering mechanisms. The new paradigm to eradicate

corruption is by using anti-money laundering regime which focuses to confiscate

proceeds of crime, because of the proceeds of crime is a lifeblood of the crime

and also the weakest point of a chain of crime which most easily to be detected.

Asset forfeiture in eradication corruption act is narrower than prevention and

combating money laundering act which more focus in the origin of the asset that

suspected as proceeds of crime. Therefore to maximize the asset forfeiture in

corruption case would be better to use the money laundering law.