ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal
mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan
menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut
diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna
mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu
perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri
menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdapat di dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Selain itu, hakim dalam memberikan penetapan juga
memperhatikan hal-hal lain yang diajukan pemohon seperti surat-surat sebagai bukti
tertulis, keterangan pemohon sampai dengan ada atau tidaknya sangkalan yang
diberikan oleh termohon (apabila ada) atau ada atau tidaknya penolakan yang
diajukan oleh Direksi sebagai pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham. Namun, pada akhirnya pertimbangan hakim tetap mengacu
kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40
Tahun 2007 yang berlaku. Selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, maka hakim akan
mengabulkan permohonan penyelenggaraan dan penetapan kuorum Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut.
Abstract This thesis analysis about the authority of the District Court in granting approval on
the application for conducting and determining the quorum in general meeting of
shareholders. This authority is given by The Law of Limited Liability Company to
the District Court to avoid the delay in the implementation and decision making in the
general meeting of shareholders, which affecting the company to run its activity. In
granting of its approval or decision, the District Court uses legal consideration in
form of provisions and regulation regarding implementation of the General Meeting
of Shareholders which is stated in the company?s Articles of Association and Law
No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company. In addition to that, in
providing the stipulation, the Judge will also consider about other matters submitted
by the applicant such as documents as written evidence, other information from
applicant up to if any refusal from the defendant or if any refusal from Board of
Directors as the party who has the authority to conduct General Meeting of
Shareholders. But at last, Judge consideration shall refer to the valid Company?s
Article of Association and the Law of Limited Liabilty Company No. 40 year 2007.
As long as there is no contradiction with the Company?s Article of Association and
the Law of Limited Liability Company No. 40 year 2007, then the Judge will grant
the decision of implementation and quorum determination of the General Meeting of
Shareholders.
