ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yang
menginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasi
intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasi
intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; serta
menganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang
sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis ini
mengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,
konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmu
hukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkan
studi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankan
untuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijen
negara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkan
keamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkan
mekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,
lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dan
dari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disamping
itu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasi
intelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukum
demokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasional
sebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasuk
intelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiap
warga negara.
Abstract This thesis describes the discourse of political views, including: the groups who
want a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligence
organizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligence
reform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, as
well as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) in
accordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesis
research using normative-juridical research methods, approach to legislation, the
concept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,
which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studies
and literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protect
the freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting the
achievement of national interest and upholding national security requires; a
multilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,
the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent state
agency (KPK), and from the public (mass media and non-governmental
organizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structures
and functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively in
the democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Act
as a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, including
intelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights of
every citizen.
