ABSTRAKPenataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh seluruh
pemerintah daerah berdasarkan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 2007 membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan
perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun
menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Right
sizing serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menjelaskan proses penataan organisasi dan kepegawaian di
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan menganalisa penggabungan yang
dilakukan dalam pembentukan Dinas Perindustrian dan Energi dengan
menggunakan teori pembentukan dan perubahan organisasi serta mengkaji
menggunakan Dinamika Norma Hukum yang Vertikal dan Horisontal dengan
peraturan ? peraturan yang berkaitan dengan penataan organisasi pemerintahan
daerah.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan
dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan
dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 pada umumnya telah didasarkan pada prinsipprinsip
pengorganisasian. Namun dalam hal penggabungan Dinas Perindustrian
dan Energi justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 dan teori struktur organisasi organisasi. Hal ini menyebabkan timbulnya
permasalahan di dalam menjalankan organisasi. Agar kebijakan restrukturisasi
organisasi yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal maka perlu
dilakukan penataan ulang yang disesuaikan dengan fungsi yang sama sehingga
dapat mempersingkat birokrasi dan dapat mewujudkan organisasi yang Right
sizing. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian
karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan.
Abstract Organization of the regional arrangement made by all local governments
based on the instructions of the PP number 41 of 2007 makes local governments
are taking steps to streamline organizational policies either by removing some of
the organizations or combine several functions in order to realize the Right sizing
the organization and in accordance with the limits of Government Regulation .
The purpose of this study was to describe the process of structuring the
organization and staffing in the Provincial Government of DKI Jakarta by
analyzing the merging that was done in the establishment of the Department of
Industry and Energy by using the theory of the formation and organization change
and review using the Legal Norm Dynamics of Vertical and Horizontal with
regulations - regulations relating to the arrangement of local government
organizations.
Based on this research, it can be said that the processes and stages in
determining the type and number of regional government as outlined in the Perda
No. 10 of 2008 in general has been based on the principles of organizing. But in
terms of the merger of Department of Industry and Energy would conflict with PP
number 41 of 2007 and organizational structure theory. This led to the emergence
of problems in the running order for the organization of organizational
restructuring policy set can be implemented optimally there should be tailored to
the rearrangement of the same functions so as to streamline the bureaucracy and
the organization can realize the Right sizing. Increased human resource capacity
needs to be a concern for human resources has an important role in supporting the
successful implementation of the policy.
