Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Pemda DKI sendiri telah mengambil kebijakan untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam rangka membangun sistem transportasi umum masal berupa kereta api bawah tanah (subway) yang rencananya akan dibangun mulai dari Blok M sampai Kota dan nantinya akan di kenal dengan nama Mass Rapid Transit (?MRT?) yang akan dibangun,dioperasikan,dikelola dan dirawat oleh BUMN berbentuk Perseroan yang saat ini telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 dan dikenal dengan nama PT.Mass Rapid Transit Jakarta .Sampai saat ini belum diterbitkan suatu Peraturan yang mengatur mengenai Hak Guna Ruang diatas maupun dibawah tanah, walaupun BPN saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undangundang Pertanahaan yang akan mengatur tentang kedua lembaga tersebut namun persiapannya masih dalam tahap dini.Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan lain yang juga tak kalah pentingnya dalam pemanfaatan Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Guna Ruang di Atas Tanah adalah mengenai pembiayaan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan dan menjamin penyaluran sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, sebagian besar dananya diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.
With growing development in the urban areas which indicate that land use is not limited to areas of land that was occupied, but today growing in the basement, ground and space over the air or water.Pemda DKI himself has taken a policy for use of underground space in order to build mass public transport system in the form of an underground railway (subway) and the production was built starting from Blok M to the city and would later be known as the Mass Rapid Transit ("MRT") and will be built, operated, managed and maintained by the State-owned Company in the form of a Limited Liabilty Company and has been established on the basis of ?Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 / 2008? and is known by the name of PT.Mass Rapid Transit Jakarta.Until today, the Government has not been published a rule that governing the rights To the space above and below ground, although the BPN is currently preparing a legislation that will set the institution about that issues but their preparation is still in early stages.In addition to the things we mentioned above, there are other issues that also is not less important in the utilization Rights of basement and the space above the ground is about financing. This research is the normative juridical research. Researchers will emphasize research on the use of legal norms of written related and relevant to the issue, with supported by interviews to tutor and informant who intended to reveal the empirical facts pertaining to this research.
