Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan.
This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults. In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event. By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution.
