Tesis ini membahas mengenai realitas sistem Hukum Pendaftaran Tanah dimana sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepentingan pemegang hak tanah ternyata masih terdapat potensi dipermasalahkan. Tujuan diterbitkannya sertipikat tanah adalah sebagai salinan dari buku tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tesis ini membahas pula mengenai pembatalan sertipikat yang telah di terbitkan oleh otoritas pertanahan yang berwenang, hal mana dapat terjadi karena terdapat hal lebih penting dari terpenuhinya aturan Hukum secara formil, yaitu sejauh mana penerapan aturan-aturan secara benar sehingga substansi Hukum terpenuhi. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu gugatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dalam kasus tersebut, berawal mula dari 31 Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kakan BPN Kota Bandar Lampung untuk Anggota Korpri Unit kantor Pemerintah Propinsi Dati I Lampung yang kemudian dipermasalahkan keabsahannya oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga melalui pengadilan dimintakan pembatalkan atas sertipikat-sertipikat tersebut.

---

This thesis discusses the reality of the Land Registration Law system where the certificate is issued as strong evidence for the benefit of land owner are still have a potential question. The purpose of the issuance of certificates of land is used as a copy of the book and performed as a strong evidence of rights. This thesis also discusses about the cancellation of certificates that have been published by the competent authority, in which could be accorded since there are still more important of its fulfillment of law formally, namely the rules implementation is conducted correctly to support substances of law are met. In this case, the author takes an example of a lawsuit against the City Land Agency Head Office Bandar Lampung who had sued the State Administrative Court (Administrative Court) Bandar Lampung. In such cases, 31 Property Right Certificates issued by BPN Kota Bandar Lampung to Members of the Government Office Unit Korpri Dati I Lampung Province who later questioned its validity by those who feel aggrieved before the court requested of certificates cancellation.