Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yang
tertinggi. Namun, pada prakteknya banyak negara yang mencoba melarikan diri
dari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati
dengan alasan salah satunya bertentangan dengan hukum nasionalnya (doktrin
atau konstitusinya). Dalam Vienna Convention on The Law Treaties 1969
(?VCLT?) sendiri terdapat dua pasal yang mengatur hubungan antara hukum
nasional dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan jelas pada
pasal 27 VCLT menyatakan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan
pembenar sebuah negara tidak melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjian
internasional. Dengan keberadaan pasal 27 VCLT tidak kemudian dapat
mengabaikan pasal 46 VCLT. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari
pasal 27 VCLT yang diartikan secara negatif bahwa sebuah negara dapat
mengajukan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar batalnya keterikatan
terhadap perjanjian internasional, jika melanggar hukum nasional suatu negara
terkait dengan kompetensi perwakilan pada saat menyatakan kesepakatannya
terhadap perjanjian internasional, pelanggarannya nyata, dan menyangkut hal
yang dasar dan penting. Prakteknya memang terdapat negara-negara yang
mencoba untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian internasional, contoh
kasus La Grand, namun ICJ sudah mencoba untuk tetap menegakkan ketentuan
dari pasal 27 VCLT, sedangkan pasal 46 VCLT jarang diajukan sebagai alasan
pembenar. Skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang menggunakan studi
yuridis normatif
AbstractTreaty is regarded to be the highest source of international law. However, in
practice there are many countries which try to run away by the obligation that
establishes from treaty, which one of the reasons is inconsistency with the
national law (doctrine or constitution). Based on Vienna Convention on The Law
of Treaties 1969 (?VCLT?), there are two articles that regulate the relation
between national law and a ratified treaty. In accordance with article 27 VCLT, a
state may not invoke their national law as justification not to exercise their treaty
obligation. However, the existence of article 27 VCLT is without prejudice to
article 46 VCLT. That article is the exception of article 27 VCLT which can be
negatively stipulated that a state may invoke their national law as justification to
cancel their consent to a treaty, if it violates their national law regarding the
competency of a state representative, manifest, and fundamental of importance. In
practice, many countries indeed tried to run away from their treaty obligation, for
instance La Grand Case, however ICJ had tried to apply law in accordance with
article 27 VCLT, in contrast article 46 VCLT is seldom invoked by states. This
thesis is concluded as a legal research that uses normative legal method.
