ABSTRAK
Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yangtertinggi. Namun, pada prakteknya banyak negara yang mencoba melarikan diridari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakatidengan alasan salah satunya bertentangan dengan hukum nasionalnya (doktrinatau konstitusinya). Dalam Vienna Convention on The Law Treaties 1969("VCLT") sendiri terdapat dua pasal yang mengatur hubungan antara hukumnasional dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan jelas padapasal 27 VCLT menyatakan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasanpembenar sebuah negara tidak melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjianinternasional. Dengan keberadaan pasal 27 VCLT tidak kemudian dapatmengabaikan pasal 46 VCLT. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian daripasal 27 VCLT yang diartikan secara negatif bahwa sebuah negara dapatmengajukan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar batalnya keterikatanterhadap perjanjian internasional, jika melanggar hukum nasional suatu negaraterkait dengan kompetensi perwakilan pada saat menyatakan kesepakatannyaterhadap perjanjian internasional, pelanggarannya nyata, dan menyangkut halyang dasar dan penting. Prakteknya memang terdapat negara-negara yangmencoba untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian internasional, contohkasus La Grand, namun ICJ sudah mencoba untuk tetap menegakkan ketentuandari pasal 27 VCLT, sedangkan pasal 46 VCLT jarang diajukan sebagai alasanpembenar. Skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang menggunakan studiyuridis normatif.

---

ABSTRACT
Treaty is regarded to be the highest source of international law. However, in

practice there are many countries which try to run away by the obligation that

establishes from treaty, which one of the reasons is inconsistency with the

national law (doctrine or constitution). Based on Vienna Convention on The Law

of Treaties 1969 ("VCLT"), there are two articles that regulate the relation

between national law and a ratified treaty. In accordance with article 27 VCLT, a

state may not invoke their national law as justification not to exercise their treaty

obligation. However, the existence of article 27 VCLT is without prejudice to

article 46 VCLT. That article is the exception of article 27 VCLT which can be

negatively stipulated that a state may invoke their national law as justification to

cancel their consent to a treaty, if it violates their national law regarding the

competency of a state representative, manifest, and fundamental of importance. In

practice, many countries indeed tried to run away from their treaty obligation, for

instance La Grand Case, however ICJ had tried to apply law in accordance with

article 27 VCLT, in contrast article 46 VCLT is seldom invoked by states. This

thesis is concluded as a legal research that uses normative legal method.