ABSTRAKBeberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yang
mengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakan
antidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengan
kata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebih
dahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yang
mengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secara
keseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakan
Antidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengan
kepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury,
dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya.
Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencoba
menegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausul
wajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama Putaran
Doha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetap
saja tidak tercapai kesepakatan.
Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interest
dalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupun
internasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuat
ketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuan
tersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya,
Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm Perjanjian
Antidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas,
proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimana
didefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhir
Tesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada para
pengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatif
dari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadap
ketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginya
kepentingan nasional yang lebih besar.
Abstract Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging the
investigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures is
in the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure,
its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interest
should be studied. The investigating authorities may decide not to impose the
Antidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction with
public or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, and
causation.
During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate a
mandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failed
to do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but the
agreement has not been reached so far.
This thesis will shortly explore the legal concept of national interest in
Antidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problems
and possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. In
achieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methods
of analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interest
consideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect the
principles of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of the
WTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes that
the strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumer
organizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantial
rules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future.
