UI - Tesis (Open) :: Kembali

UI - Tesis (Open) :: Kembali

Tinjauan teoritis, historis, yuridis dan praktis terhadap wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum = Theoretical, historical, juridical, and practical overviewed of the general attorney's authority in dismiss cases based on public interest reason

Arin Karniasari; Surastini Fitriasih, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Ignatius Sriyanto, examiner ([Publisher not identified] , 2012)
 Abstrak
ABSTRAK
Tesis ini berisikan pembahasan mengenai wewenang Jaksa Agung
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang ditinjau dari perspektif
teoritis, historis, yuridis dan praktis. Permasalahan dalam tesis ini terkait dengan
kriteria ?Kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat
Luas? yang merupakan penjelasan dari istilah ?Kepentingan Umum?, dan Badan-
Badan Kekuasaan Negara yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 35 huruf c
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
yang dapat diperhatikan saran dan pendapatnya oleh Jaksa Agung, serta mengenai
kekuatan mengikat saran dan pendapat Badan-badan Kekuasaan Negara tersebut
terhadap Jaksa Agung, dan terakhir tentang sifat final dan mengikat keputusan
Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis sosiologis, karena menggambarkan selengkapnya
tentang wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum, baik dari segi teoritis, historis, yuridis dan praktis, dengan
perbandingan segi teoritis penyampingan perkara demi kepentingan umum di
Indonesia dan Belanda. Kemudian dilakukan wawancara dengan narasumber yang
terkait pelaksanakan wewenang tersebut, serta para narasumber lainnya yakni
akademisi yang bidang keilmuannya sesuai dengan permasalahan penelitian ini.
Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa tidak ada kriteria ?Kepentingan Bangsa
dan Negara dan/atau Kepentingan Masyarakat Luas? yang merupakan penjelasan
dari istilah ?Kepentingan Umum?. Kemudian Badan-Badan Kekuasaan Negara
yang dimaksud dalam penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang wewenangnya
meliputi kekuasaan-kekuasaan negara (primary constitutional organs) yakni
MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden dan Wakil Presiden, dan BPK, tetapi saran
dan pendapat lembaga-lembaga negara tersebut tidak mengikat Jaksa Agung
dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, karena hal tersebut
merupakan hak prerogatif Jaksa Agung. Lebih lanjut wewenang Jaksa Agung
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum bersifat final dan mengikat,
karena selain wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
termasuk kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dalam menghadapi situasi
dan kondisi pada suatu waktu tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada hakim,
juga tidak terdapat pengaturan untuk melakukan upaya perlawanan, baik dasar
hukum ataupun formulasi peradilannya di Indonesia.

Abstract
This thesis contains of The Attorney General?s authority in dismiss cases based on
public interest reason, which overviewed by theoretical, historical, juridical,
practical perspectives. The thesis?s problems related to the criteria of ?Nation?s,
State?s interest and community interest? which is the explanation of term ?public
interest?, and states institution which is stated on the explanation of Article 35
letter c of Law No. 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia?s Prosecutor,
which their advices and opinions can be considered by the Attorney General, as
well as the strength of binding of their advices and opinions to the Attorney
General. The last is about the nature of the Attorney General decision in
dismissing cases based on public interest reason. It is a juridical sociological
research, because it describes about the Attorney General? authority in dismiss
cases based on public interest reason, which is viewed by theoretical, historical,
juridical and practical perspectives, with a comparison of same matter in
Indonesia and the Netherlands. The author has interviewed some relevant
informants on the authority implementation, as well as the other speakers whom
the field of their academic scientific research related to the problem. The results
found there is no criteria of ?the Nation?s, State?s and / or community Interest"
which is the explanation of the term "Public Interest". Then the State institution
referred to the explanation of Law number 16 of 2004 is state agencies whose
authority includes powers of the state (primary constitutional organs) MPR, DPR,
DPD, MA, MK, President and Vice President, and BPK, but the state institutions
advice and opinion is not binding the Attorney General decision in dismiss cases
based on public interest reason, because it is the prerogative of the Attorney
General. Furthermore the Attorney General authority in dismiss cases based on
public interest reason shall be final and binding, because it is such a freedom of
wisdom (beleidsvrijheid) in dealing with the situation and conditions at a certain
time that cannot be left to the judge, there is also no appeal efforts in Indonesian
courts.
 File Digital: 1
 Metadata
No. Panggil : T31500
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2012
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 205 pages : illustration ; 24 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 194-205
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T31500 15-19-479141985 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20315934