Sertipikat pada hakikatnya merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat dan autentik. Dalam praktek seringkali terjadi adanya sertipikat ganda yang salah satunya disebabkan adanya cacad hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, serta adanya kesengajaan yang dilakukan pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156/K/TUN/2005.Sengketa sertipikat ganda ini timbul karena adanya gugatan dari pemilik pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar yang dengan sengaja menerbitkan sertipikat baru dengan nomor sertipikat yang sama, obyek dan luas yang sama, surat ukur/gambar situasi yang sama, sedangkan yang berbeda adalah tanggal terbitnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yuridis normatif terhadap data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda ditempuh jalan musyawarah jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ulang melalui Peradilan Umum.

---

Certificate is basically a strong and authentic evidence of land rights. While in practice, there are numbers of dual certificates that one of them caused by defects of administration law due tounmapped, unmeasured, and undetermined land owner, location, boundaries, ground stakes, by the Land Officer as well as the deliberate action undertaken by certain parties for their own interests. This can be acknowledged in the case set forth in Supreme Court Decision No. 156/K/TUN/2005.This dual-certificate dispute arises because of a lawsuit from the owner of the holders of land rights to the Land Office of Makassar who deliberately issued a new certificate with the same certificate number, the same object and area, same measurement letter / picture of the same situation, but the establishment date. The applied research method is the normative juridical literature research methods to secondary data. First action to settle down the said dispute is by consensus of each concerned parties, while then the aggrieved party may resubmit a file request through the General Court if there is no amicable settlement set by consensus.