ABSTRAK
Pembaharuan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupanpemerintahan maupun masyarakat adalah dalam rangka mencapai tingkat yangIebih baik untuk mensejahterakan rakyat. Deregulasi dan debirokratisasiterhadap mekanisme dan prosedur berbagai kebijakan pelayanan publikmerupakan bagian dari pembaharuan tersebut, termasuk diantaranya penerapansistem Swadana pada satuan / unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah.Seluruh pembiayan Rumah Sakit Umum Daerah, baik pembiayaanoperasional/ pemeliharan maupun pembiayaan Investasi berasal dari PemerintahDaerah dan Pemerintah Pusat. Walaupun penerimaan retribusi dari Rumah SakitUmum Daerah ada tetapi jumlahnya jauh dibawah kebutuhan dan seluruhnyaharus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.Pencairan dana untuk keperluan Rumah Sakit Daerah harus diajukankepada Pemerintah Daerah mengikuti mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku untuk keuangan daerah dan ini memerlukan waktu, sementara disisi Iainkeperluan operasioanal Rumah Sakit tidak bisa ditunda karena menyangkutkesehatan bahkan nyawa manusia.Oleh karena itu untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakatsejalan dengan era otonomi ( decentralization ) maka diperkenalkanlah konsepsistem swadana sebagaimana diatur dalam Keppres. Nomor 38 Tahun 1991 juntoKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1993. Dengan ketentuantersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan unit kerja tertentu menjadi unitSwadana yang diberi kewenangan dapat menggunakan Iangsung penerimaanfungsionalnya, agar kebutuhan dana yang cepat dapat terpenuhi. Dengandemikian Unit Swadana dapat melayani masyarakat dengan cepat bahkan sesuaidengan arus globaliasasi saat ini Rumah Sakit harus mampu merespon tuntutanIayanan kesehatan dari masyarakat yang semakin sadar/ tinggi.Sehubungan dengan usaha peningkatan pelayanan, melalui sistemswadana ini juga perlu diketahui sejauhmana sistem tersebut dapatmengembangkan penyediaan fasilitas layanan pada masing-masing Rumah SakitUmum Daerah.Selanjutnya hal tersebut dapat dijadikan masukan guna mengevaluasidan menyempurnakan kebijakan yang ada bila dipandang perlu.

---