ABSTRAKTesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi)
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General
Agreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memiliki
komitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpa
investor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis ini
menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual
(televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidak
melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akan
berkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar dari
negara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi.
Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai
kepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS
Abstract The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television)
based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade in
Services. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisual
sector (television), but some foreign investors have invested in the national
television industry. This thesis uses a typology of normative legal analysis
prescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in the
audiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectors
of audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the Act
Number 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is the
Government of Indonesia should learn from countries that have been committed
with the GATS in the service sector television. Indonesian Government can make
borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS
