Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Namun sampai saat ini ada permasalahan yang masih dihadapi mereka yaitu kurangnya permodalan dan keterbatasan pada akses pembiayaan. Dalam hal ini, diharapkan adanya peran dari pemerintah untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, yang sesuai dengan amanat Pasal 62 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kehidupan ekonomi khusunya yang berbasis syariah, adalah dengan menyelenggarakan program pembiayaan yaitu P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) menggunakan pola syariah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Pembiayaan ini menggunakan dana bergulir syariah yang disalurkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana KJKS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menaruh perhatian yang besar dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dalam perundangundangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, dan praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui salah satu KJKS yaitu disini adalah diambil contoh pada Koperasi BMT An-Nur Jombang.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is an integral part of people's economy which has the status, role and strategic potential to achieve a balanced, developed and equitable national economy structure. But until now there are problems still facing them: the lack of capitalization and limitations on access to financing. In this case, it is expected the government to strengthen the role of cooperatives as well as the capital of financial institutions to develop cooperative, in accordance with the mandate of Article 62 letter c of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. One way is done by the government to develop economic life especially sharia-based, is to organize the financing program that is P3KUM (Financing Program for Productive Cooperatives and Micro) using patterns of sharia, which is set in the Minister of Cooperatives and SMEs 06/Per number / M.KUKM/I/2007 about Financing Program Technical Instructions Productive Cooperatives and Micro Pattern Sharia. Financing uses revolving funds channeled to Islamic Sharia Cooperative Financial Services (KJKS), where KJKS is one Islamic financial institution that has looked great in supporting and encouraging the development of Islamic banking and finance sector in Indonesia.

Based on all the above, then this essay will discuss about the arrangements in the legislation regarding Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, the distribution mechanism Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, and distribution practices Sharia Revolving Funds channeled to SMEs through KJKS ie one here is a sample taken at the BMT An-Nur Jombang.