Reclaiming oleh masyarakat pemilik hak ulayat terhadap sejumlah ruang publik di Kota Jayapura, sepintas memberikan gambaran adanya konflik kepentingan pasar, antara state, society dan adat. Berbagai stigmatisasi politik pun menjadi mudah dilekatkan pada situasi ini, namun penelitian ini bertujuan untuk meneropong dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana reclaiming hingga aksi pemalangan pada ruang-ruang publik ini, justru merupakan model komunikasi dialogis dalam mensinergikan perbedaan ideologi, konsep, interpretasi dan definisi masing-masing pihak. Apakah konteks publik sphere Habermas masih relevan dengan situasi masyarakat global saat ini, atau justru ruang-ruang publik fisik saat ini menjadi alternatif locus yang paling representatif untuk berdialog dengan rezim.

---

Reclaiming the land rights of the owner of public spaces in Jayapura city gave a cursory overview of conflict interest in market, state, society and customs. Various political stigmatization becomes easily attached to this situation, but this research would telescoped from a different perspective of how to barrier reclaiming of public spaces, that is the model of dialogic communication for synchronize differences in ideology, concepts, interpretations and definitions of each respective parties. The question is, would the context of Habermas's public sphere still relevant in global society, or even the physical public spaces is becoming an alternative locus most representative for dialogue with the regime.