ABSTRAKSkripsi ini didasarkan atas hasil penelitian turun lapangan selama satu minggu(11-18 Juni 2012) mengenai Pakta Integritas di Kabupaten Solok ?SumateraBarat. Pakta Integritas adalah sebuah program anti-korupsi global yang pertamakali diperkenalkan oleh Transparency International pada tahun 1990an yangsekarang sudah dipakai sebagai alat pencegahan korupsi di lebih dari 100 negaradi dunia. Penelitian difokuskan pada pencarian faktor-faktor yang membuat PaktaIntegritas gagal berjalan secara utuh dengan cara mewawancarai langsungnarasumber dari Transparency International Indonesia dan para pemangkukebijakan di Solok. Selain itu, skripsi ini juga merujuk pada beberapa literatur danpenelitian mengenai gerakan anti-korupsi global dan juga budaya, politik, dandemokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah prosesinternalisasi nilai-nilai anti-korupsi global yang baik mampu mendorongterciptanya penegakan hukum yang kuat sehingga pengaruh negatif dari situasipolitik lokal dan persepsi pesimistis masyarakat terhadap budaya korupsi dapatdiminimalisasi.

---

AbstractThis thesis is based on a one-week field research (June 11-18, 2012) on PaktaIntegritas in Solok District, West Sumatra Province, Indonesia. Pakta Integritas isa global anti-corruption program that was firstly introduced by TransparencyInternational in the 1990s that now has been used to prevent corruption in morethan 100 countries in the world. This research is focused on finding the factorsthat make Pakta Integritas failed to be implemented fully and done, throughinterviews with source persons from Transparency International Indonesia andpolicymakers in Solok District. Aside than that, this thesis also refers to severalliterature sources and researches on global anti-corruption movements as well asculture, politics, and democratization in Indonesia. The research finding in thethesis shows the internalization process of good anti-corruption values that canhelp create good law enforcement so that negative influences from local politicalsituation and public perception on corruption culture can be minimized.