Prinsip Akuntansi Indonesia pada saat ini baru mengatur masalah pengungkapan transaksi anjak piutang dengan recourse; sehingga masalah perlakuan akuntansi anjak piutang diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menghasilkan praktek akuntansi yang lebih baik, diperlukan suatu perbandingan dengan praktek akuntansi yang lain dan perbandingan dengan teori akuntansi. Hasil perbandingan tersebut dapat menjadi suatu input untuk menghasilkan informasi ekonomis mengenai anjak piutang yang lebih baik. Penulis menggunakan masing-masing lima buah sample perusahaan anjak piutang dan klien anjak piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Klien anjak piutang di Indonesia mengidentiftkasikan transaksi anjak piutang dengan recourse sebagai suatu kewajiban, sedangkan untuk anjak piutang tanpa recourse diidentifi kasikan sebagai suatu penjualan. Mereka mengukur piutang yang dijual sebesar nilai nominal piutang. Mereka memberikan pengungkapan untuk anjak piutang dengan recourse dalam dalam laporan keuangan. Perusahaan anjak piutang di Indonesia memperlakukan transaksi anjak piutang dengan dan tanpa recourse sebagai suatu penjulan. Perusahaan anjak piutang tidak memberikan pengungkapan yang spesifik dalam laporan keuangan. Standar akuntansi di Amerika Serikat yang mengatur masalah anjak piutang dengan recourse dari segi klien adalah SFAS No. 77 yang mengatur masalah perlakuan akuntansi, serta SFAS No. 105 yang mengatur masalah pengungkapan. SFAS No 77 mengidentifilcasikan suatu transaksi sebagai suatu penjualan atau suatu kewajiban tergantung pada situasi tertentu. Berdasarkan perbandingan dengan SFAS No. 77, praktek akuntansi anjak piutang di Indonesia berbeda dalam segala hal; ditinjau dari segi identifikasi, dan pengukuran. Perbandingan dengan SFAS No. 105 menunjukkan pengungkapan yang ada di Indonesia masih terlalu sederhana. SFAS No 77 banyak mengandung kelemahan-kelemahan ditinjau dari konsep akuntansi, kekonsistenen dengan standar-standar akuntansi yang lain, dan ruang lingkup yang kurang jelas. Dengan kata lain, SFAS No. 77 sebagai pembanding tidak memiliki dasar teoritis yang baik. Financial Accounting Standards Board seharusnya memperbaiki isi dari SFAS No 77 dan ficatan Akuntan Indonesia seharusnya cepat mengatur transaksi ini; mengingat makin berperannya transasksi ini dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Selain transaksi anjak piutang dengan recourse dari pihak klien, praktek akuntansi yang lain yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan praktek akuntansi yang ada di Amerika Serikat dan Teori Akuntansi.