Skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap implementasi kebijakan pajak hiburan yang dikenakan atas penyelenggaraan usaha Spa di kabupaten Sleman. Analisis mencakup latar belakang dari pengenaan Spa sebagai objek pajak hiburan serta implementasi dari kebijakan tersebut. dalam analisis ini juga membahas lebih dalam mengenai permasalahan terkait benturan antara pemerintah pusat dengan PPN dan pemerintah daerah dengan pajak hiburan atas usaha Spa tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengenaan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha Spa sudah tepat diberlakukan, terkait dengan kesesuaian spa sebagai penerimaan daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Implementasi pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha spa di kabupaten sleman tidak berjalan optimal dikarenakan adanya benturan dengan pungutan pusat yang memungkinkan terjadinya pajak berganda dan kurang maksimalnya upaya komunikasi dan kurangnya sumber daya manusia. Sedangkan implementasi pajak atas penyelenggaraan usaha spa yang dilakukan KPP Pratama Sleman didasarkan atas tidak masuknya spa sebagai golongan jasa kesenian dan hiburan yang dikecualikan dalam negative list pasal 4A ayat (2).

---

This thesis discusses the analysis of implementation entertainment tax policy charged on business administration Spa in Sleman district. The analysis covers the background of Spa as an object of the imposition of entertainment tax and the implementation of the policy. In this analysis are also discussed more deeply about the problems related to conflicts between the central goverment by VAT and local government by entertainment tax on the Spa business.

The results of this study is that the imposition of entertainment tax on the Spa business organization is appropriate imposed, related to the suitability of the spa as a local revenue and to increase local revenue. Implementation of the entertainment tax for the Spa business in Sleman not optimal due to the clash with the central charges that allow double taxation and less the maximum of communication and lack of human resources.

While the implementation of the tax on the implementation of the spa business which conducted by KPP Primary Sleman based on Spa doesn‟t entry as a class art and entertainment service in the negative list of excluded article 4A paragraph (2).