Indonesia sebagai produsen CPO terbesar sejak 2007 tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam perdagangan internasional. Indonesia tidak mampu menjadi patokan harga dalam perdagangan CPO. Posisi pembeli yang kuat membuat pembeli berkuasa untuk menggunakan bursa Rotterdam sebagai patokan harga CPO. Skripsi ini berusaha menjelaskan mengenai penyebab lemahnya posisi tawar Indonesia dengan menelaah masalah-masalah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta membandingkannya dengan kondisi industri sawit di Malaysia. Penulis menggunakan konsep liberalisasi perdagangan untuk menganalisa kebijakan pemerintah yang kurang mendukung penguatan industri CPO. Konsep liberalisasi perdagangan juga digunakan sebagai dasar analisis apakah masalah luar negeri yang dihadapi industri sawit Indonesia melanggar konsep liberalisasi perdagangan yang telah disepakati di WTO. Skripsi mengambil tahun 2007 sebagai awal karena pada tahun tersebut Indonesia mulai menjadi produsen terbesar yang seharusnya mampu menjadi penguasa pasar.
AbstractIndonesia became largest palm oil producer since 2007 yet did not have a strong bargaining position in international trade. Indonesia can not afford to be the price reference in CPO trade. Strong position of buyers made the buyer had the power to use as Rotterdam?s CPO prices as reference. This thesis attempts to explain the causes of the weak of Indonesian bargaining position Indonesia by examining issues
both from domestic and from abroad and compare between palm oil industry on Indonesia and Malaysia. The author uses the concept of trade liberalization to analyze government policies that do not support the strengthening of CPO industry. The concept of trade liberalization is also used to analyze whether the problems faced from overseas to palm oil industries Indonesia violate the concept of trade liberalization as agreed in the WTO. This thesis take 2007 as the beginning year as
Indonesia began to become largest producer of CPO which with the position should be able to be ruling the market.
