ABSTRAK
Masalah Perumahan adalah masalah yang rawan, hal ini disebabkan Jumlah rumah yang tersedia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah penduduk yang membutuhkanhya, Banyak warga kota menghuni rumah dalam kaitan hubungan sewa menyewa. Kekurangan Jumlah perumahan yang serius ini mempunyai akibat di bidang hukum, yaitu sengketa sewa menyewa perumahan yang dulu ditangani oleh Kantor Urusan Perumahan ( KUP ) terus meningkat. Karena banyaknya kelemahan penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan di KUP, dengan PP No 55 Tahun 1981 dialihkan kewenangan penyelesaiannya ke Pengadilan, Jadi sekarang nampaknya pemerintah berpendapat hal perumahan sudah tidak perlu lagi menjadi wewenang sepenuhnya dari KUP, Karena adanya peralihan tersebut, penulis sangat bermlnat untuk menelitinya. Untuk mendapatkan bahan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berupa wawancara Dalam hal yang terakbir, penulis telah menghubungi pihak-pihak yang berkompeten di KUP atau Dinas Perumahan DKI Jakarta. Mehurut PP No,55 Tahun 1981, Pengadilan Negeri dalam menyelesalkan sengketa perumahan ini, hanya memeriksa penghentian hubungan sewa menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak. Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut termasuk juga eksekusi untuk melaksanakan keputusannya. Hal ini tidak berlaku bagi perumahan yang masih berada dalam pengawasan dan penguasaan Kepala Daerah dan sepanjang yang tidak menjadi sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, karena pencabutan Surat Izin Perumahan ( SIP ) beserta eksekusinya masih tetap menjadi kewenangan Kepala KUP. Demikian pula mengenai penetapan harga sewa masih tangan KUP. Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Perumahan di Pengadilan ini sudah tepat, hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang kita anut sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 yang dengan tegas menyebutkan dalam pasal 10 nya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Agar penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan di Pengadilan tidak berlarut-larut, supaya peranan Pengadilan Umum dalam ketaatan dan ketepatan waktu menyelesaikan sengketa perumahan ditinkatkan. Pengadilan Negeri supaya segera menyidangkan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.