Asas keseimbangan merupakan asas yang dibutuhkan dalam suatu perjanjian, sebagai petunjuk bahwa isi suatu perjanjian merupakan kesepakatan para pihak yang adil dan serasi. Demikian pula pada perjanjian antara pemerintah dengan mitranya, karena dalam melaksana kan tugasnya seringkali pemerintah melakukan perbuatan keperdataan berupa perjanjian-perjanjian, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian pemborongan pekerjaan dan sebagainya. Dalam hal ini maka kegiatan pemerintah tersebut telah masuk ke dalam lalu lintas perdata, sehingga segala transaksi yang dibuat dalam perjanjian tersebut seharusnya tunduk kepada hukum keperdataan. Sedangkan pada pelaksanaannya, pemerintah berpedoman kepada Keputusan Presiden (Keppres), yang mengatur ketentuan-ketentuan bagi pihak pemerintah dalam melaksanakan perjanjian. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan rambu-rambu pemerintah dalam melakukan perjanjian, supaya kepentingan umum tidak dirugikan. Namun seringkali pihak yang bermitra dengan pemerintah merasakan ketida keseimbangan mengenai isi perjanjian. Keppres, tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak seimbang, ketidakseimbangan terjadi ketika pejabat menyusun rincian perjanjian dengan menggunakan kewenangan diskresinya, sehingga memungkinkan timbulnya ketidakseimbangan secara ekonomi maupun secara hukum. Asas keseimbangan, menjadi tolok ukur atau cara untuk mengetahui ada atau tidaknya kesepakatan dalam perjanjian apabila ada pihak swasta yang merasa bahwa perjanjian yang ditandatanganinya dengan pemerintah tidak adil. Skripsi ini membahas mengenai peran asas keseimbangan dalam mewujudkan kesepakatan yang sah pada perjanjian dimana pemerintah sebagai salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan alat pengumpul data yang berupa studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.