Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang.