Pembangunan pada dasarnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun sumber pembiayaan pembangunan nasional ini salah satunya adalah dari penanaman modal asing sehingga banyak orang asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat orang asing membutuhkan tepat tinggal di Indonesia untuk menunjang pekerjaannya itu. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, di mana pada prinsipnya orang asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan memiliki satu rumah tempat tinggal, baik berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun, sepanjang rumah tersebut di bangun di atas tanah Hak Pakai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi normatif empiris dan data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun maksud diadakan peneiitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian apa saja yang melandasi pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia , wanprestasi yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian itu serta bagaimana penyelesainnya .