Perjanjian kerja sebagai salah satu sumber hukum otonom yang bersifat individual dalam suatu hubungan kerja, sampai sekarang ini masih belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan bersifat nasional. Keberadaannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang umumnya dibuat pada zaman penjajahan Belanda Untuk menghindari kevakuman hukum, mau tidak mau sampai sekarang ketentuan hukum tentang perjanjian kerja masih menggunakan peraturan Perundang undangan peninggalan masa sebelum kemerdekaan. Mengingat begitu pentingnya keberadaan perjanjian kerja sebagai landasan dalam pelaksanaan suatu hubungan kerja dan sebagai lembaga hukum bagi pekerja dalam memusyawarahkan tentang syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajibannya dengan Pengusaha sebagai imbalan dari penunaian kerjanya dalam, suatu proses barang maupun jasa, tidak dapat ditiadakan eksistensinya untuk berdampingan bersama-sama dengan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan. Kerja Bersama Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja antara perusahaan di Indonesia dengan kerja ahli yang bukan warga negara Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus berlaku bagi mereka. Saat ini perjanjian Kerja bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang .(Expatriate), berlaku ketentuan hukum yang sama dengan tenaga kerja warga negara Indonesia yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata. Perjanjian kerja merupakan suatu pegangan (yuridis) awal dan akhir dari subyek hukum yang terlibat di dalamnya bila nanti terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian di dalam pelaksanaan kerja. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka posisi subyek hukum yang ada di dalamnya akan merasa aman, terjamin (dari kesewenangan pihak lain) Dimana · dalam hal kerja pada gilirannya akan membuahkan kerja yang efisien inovatif dan dedikatif.