Krisis yang menimpa Indonesia pada beberapa tahun dalam dasawarsa 1990-an disebut orang sudah bersifat multidimensi, krisis berjurus banyak. Artinya tidak hanya terbatas pada krisis ekonomi, tetapi juga politik, hukum bahkan kepercayaan. Di saat bangsa Indonesia bergulat dalam mengatasi berbagai krisis tersebut, terkuak skandal Bank Bali (BB), yang diledakkan oleh seorang pakar hukum perbankan ke permukaan khalayak ramai. Skandal Bank Bali (BB) berawal dari ketidakwajaran besarnya komisi atau fee Rp546 miliar yang diterima PT. Era Giat Prima (PT. EGP)pimpinan Setya Novanto dan Djoko S. Tjandra dari Bank Bali (BB), sebagai hasil jerih payah kedua orang itu mencairkan piutang Bank Bali (BB) pada BPPN melalui Bank Indonesia sebesar Rp904 miliar.Piutang itu konon berasal dari hutang macet tiga buah Bank (Bank Tiara, BDNI dan BUN) kepada Bank Bali (BB) yang tak tertagihkan, karena ketiga bank tadi telah diambil alih pemerintah (BPPN). Karena ada kebijakan penjaminan pemerintah terhadap setiap bank yang diambil alih atau dilikuidasi, maka tagihan itu diajukan ke Bank Indonesia melalui BPPN. Pembentukan Perjanjian Cessie Bank Bali (BB) tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu segi hukum perjanjian dan segi hukum kebendaan. Dilihat dari segi hukum perjanjian, perjanjian cessie tersebut tidak salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sebab atau causa yang halal dan dari segi hukum kebendaan perjanjian cessie tersebut tidak memenuhi salah satu syarat umum cessie yaitu rechtstitel yang sah dan syarat khusus