Skripsi ini membahas bentuk Perjanjian Baku yang sudahmerupakan hal yang lazim dalam perdagangan atau dunia usahadan hampir tidak pernah diperdebatkan. Setelah Hondiusmempertahankan pendapatnya bahwa Perjanjian Baku adalah sahdan sangat dibutuhkan oeh dunia usaha, akan tetapi denganlahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana ketentuan mengenaiPerjanjian Baku dipermasalahkan kembali. Hal inilah yangmenarik penulis untuk mengangkat masalah Perjanjian Bakusebagai objek penelitian dalam skripsi ini. Perjanjian Bakudalam Perjanjian Pemberian Kredit UKM PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. seperti juga dunia perbankanmenggunakan Perjanjian Baku untuk perjanjian kreditnya olehpenulis diteliti dalam kaitannya dengan asas kebebasanberkontrak, keabsahannya, kekuatan mengikatnya bagi parapihak serta kedudukan hukum para pihak dalam membuatperjanjian tersebut. Metode penelitian menggunakan metodekepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala jenisperaturan perundang-undangan, Surat Edaran Bank Indonesia;bahan hukum sekunder meliputi pendapat pakar hukum. Setelahdilakukan kajian, penelitian ini menyimpulkan PerjanjianPemberian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. memenuhi Asas KebebasanBerkontrak, sah dan mengikat para pihak, serta para pihakmempunyai kedudukan hukum yang tidak seimbang dalam membuatperjanjian, hal ini disebabkan karena pada saat kreditdiberikan, bank dalam posisi yang kuat dibandingkan dengannasabah debitur. Pada saat pembuatan perjanjian kredit ininasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit daribank. Dalam situasi seperti ini biasanya calon nasabahdebitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatirpemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Halini menyebabkan posisi tawar menawar menjadi sangat kuat.