Pembangunan dan perkembangan perekonomian yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, sehingga mendorong terjadi nya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi dan selalu menetapkan aturan atau ketentuan yang bersifat baku dalam berbagai nama seperti term & conditions, terms of service, ketentuan layanan dan banyak lagi. Pada umumnya klausula yang dibuat oleh satu pihak sangat merugikan konsumen yang memiliki posisi lemah, karena beban atau kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Sehubungan dengan adanya klausula baku tersebut penyelenggaraan jasa multimedia dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena bagi pelaku usaha yang melakukan penyelenggaraan jasa multimedia memiliki tanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.