Keadaan Indonesia yang mengalami krisis ekonomi mempengaruhi kalangan dunia usaha dalam meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Melalui Undang Undang Kepailitan diharapkan pihak kreditur dan debitur dapat mengusahakan penyelesaian yang adil. Undang Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 merupakan perubahan peraturan kepailitan yang lama. Berlatar belakang keadaan krisis ekonomi dan dunia usaha yang mengalami kepailitan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dari akibat kepailitan debitur kepada kreditur dan untuk mengetahui pengurusan harta pailit bagi tuntutan kreditur. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam pengurusan dan pembagian harta pailit terdapat 3 (tiga) kategori kreditur. Kategori kreditur tersebut adalah kreditur golongan khusus, kreditur istimewa dan kreditur konkuren. Putusan pailit pailit bagi kreditur khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap hak atas jaminan. Pelunasan terhadap kreditur istimewa harus didahulukan dari pada pelunasan terhadap kreditur konkuren. Objek dari penelitian akibat putusan pailit kepada kreditur ini adalah PT OMETRACO MULTI ARTHA. Sejak tanggal 13 November 1998, putusan pailit PT OMETRACO MULTI ARTHA berlaku efek tif. Pengurusan harta pailit PT OMETRACO ini masih terus berlangsung.