Penggunaan jasa lembaga pembiayaan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Walaupun pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering di lakukan oleh bank, tapi karena hakekat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya, yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut. Seiring dengan keinginan lembaga pembiayaan memperkecil kerugian yang akan timbul, dapat menimbulkan masalah yang pada akhirnya merugikan konsen, tanggung jawab Para pihak menjadi tidak jelas. Dalam pemakaian jasa lembaga pembiayaan dewasa ini, posisi dan kepentingan konsumen belum terlindungi dengan baik, dan di lain pihak posisi lembaga pembiayaan sangat dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan lembaga pembiayaan, yang dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen, ataupun ketentuan ketentuan pemakaian jasa yang di tetapkan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan, dalam suatu perjanjian baku, dimana tidak ada keseimbangan hak. Oleh sebab itu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen, kiranya diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur tentang perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan agar lebih melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen.