Pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan oleh calon orang tua berkewarganegaraan Indonesia maupun calon orang tua berkewarganegaraan asing. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan ke sejahteraan pada anak yang diangkat. Namun, pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua berkewarganegaraan asing merupakan upaya terakhir, yaitu apabila tidak ada lagi calon orang tua berkewarganegaraan Indonesia yang dapat melakukan pengangkatan anak tersebut. Seorang anak warga negara Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan hal ini akan berpengaruh pada status personal anak tersebut. Hal-hal yang merupakan anak dapat diantisipasi dengan pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Proses pemantauan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak diluar negeri sampai pada saat ini masih bersifat pasif yaitu sebatas pencatatan kedatangan dan pencatatan laporan pengangkatan anak pada kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat. Dalam hal ini sudah mulai ada upaya untuk melakukan pemantauan secara terkoordinasi dari Departemen Sosial dan Departemen Luar negeri. Pertimbangan hukum Hakim terhadap perkara pengangkatan anak masih belum memenuhi aspek perlindungan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena pengangkatan anak oleh warga negara asing telah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga tidak lagi bersifat ultimum remedium. Dengan demikian Hak perlu lebih memperhatikan kebenaran fakta penyerahan anak karena penelantaran dan lebih memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka panjang calon orang tua angkat dalam memberikan kesejahteraan bagi anak, dalam rangka memberikan putusan yang memiliki aspek perlindungan terhadap anak.