Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi diperlukandana dalam jumlah yang cukup besar yang dapat diperolehdengan melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang. Dalamhubungan ini, perbankan sebagai salah satu lembaga keuanganmemiliki peranan strategis sebagai lembaga intermediasiyang mempertemukan masyarakat penyimpan dana dan penggunadana. Fungsi intermediasi ini dilakukan dengan caramenyalurkan dana (pinjaman uang) dalam bentuk kredit kepadadunia usaha sebagai sumber utama pembiayaan bagipembangunan ekonomi nasional. Dengan memiliki masyarakatluas sebagai pengguna jasanya, maka bank mempergunakanperjanjian kredit yang formatnya sudah dibakukan agarmemudahkan bank dalam menyalurkan kreditnya. Namun,penggunaan perjanjian kredit yang sudah dibakukanmemberikan konsekuensi bagi para nasabah debitur bank yaitutertutupnya pintu negosiasi untuk menyepakati segalaketentuan di dalam proses pinjam-meminjam uang dalam bentukkredit. Masalahnya, banyak klausul yang tercantum didalamnya sangat memberatkan kepentingan nasabah (debitur).Analisis yang mendalam inilah yang membuat bank perlu lebihmemperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam membuatperjanjian kredit yang sudah diberlakukan termasuk didalamnya sesuai dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Bank harus dapat mengendalikan resiko kredityang diberikannya sekaligus juga harus mampu melindungikepentingan konsumennya (nasabah debitur) di dalammencantumkan klausul yang memberatkan. Skripsi inimenggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakandata sekunder dengan pendekatan analisa data deskriptifanalitis. Skripsi ini menggambarkan bahwa penggunaanperjanjian baku perlu melihat aturan-aturan yang berlakubaik menurut Undang-Undang dan menurut kepatutan yangberlaku di masyarakat dalam mencapai keabsahannya.