Perkembangan ekonomi dewasa ini menuntut masyarakat untuk dapat berpindah dari suatu tempat ketempat lainya dengan cepat sehingga kendaraan sebagai sarana tranportasi sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan hal tersebut. Sebagian kebutuhan masyarakat akan kendaraan tersebut dapat terpenuhi dengan berkembangnya perusahaan pembiayaan yang dapat membantu menyediakan kendaraan dengan berbagai kemudahan dalam hal kepemilikan kendaraan tersebut terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki dana untuk dapat memiliki kendaraan. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk dapat mengelola resiko kredit diantaranya diletakannya Jaminan Fidusia untuk dapat mempermudah pengembalian pinjaman guna memiliki kendaraan tersebut. Diundangkanya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang tujuannya adalah memberi penjelasan mengenai kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam hal penerapan jaminan fidusia ini diantaranya keterbatasan jumlah kantor pendaftaran fidusia yang banyak menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan pendaftaran, biaya-biaya yang tidak sedikit dalam melakukan pendaftaran serta masih manualnya proses pendaftaran sehingga sangat menyulitkan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan pedaftaran serta permasalahan apa saja yang timbul sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia padahal dengan adanya undang-undang fidusia tersebut diharapkan akan mempermudah bagi kreditur dalam hal eksekusi. Dalam skripsi ini diharapkan dapat diselesaikannya permasalahan yang ada diantaranya adalah dengan membangun kantor pendaftaran fidusia di daerah kabupaten dan daerah kotamadya serta perbaikan sarana dan prasana pada kantor pendaftaran fidusia dan juga lebih di sosialisasikan lagi undang-undang fidusia ini kepada aparat penegak hukum agar bila terjadi eksekusi jaminan fidusia tidak terkendala dilapangan karena kurang mengertinya para aparat penegak hukum mengenai undang-undang fidusia.