Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pembangunan sektor ekonomi, tenaga kerja menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Pemberlakuan perjanjian kerja merupakan alternatif yang terbaik, sebab merupakan wahana bagi hubungan kemitraan yang memungkinkan masing–masing pihak saling memahami dan menghormati peranan serta hak dan kewajibannya. Perbedaan yang terjadi antara teori dan pelaksanaan sering menjadi permasalahan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam hal pembidangan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh. Perbedaan pembidangan ini tentunya juga akan menimbulkan perbedaan terhadap hak, kewajiban serta perlindungan hukum yang didapat bagi mereka yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada pekerjaan satuan pengamanan pada PT.Gedung BankExim Jakarta. Pada perusahaan ini, mempekerjakan pekerja/buruh satuan pengamanan yang terdiri atas pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh kontrak outsourcing yang terikat pada bentuk perjanjian kerja yang berbeda dengan pengusaha pemberi kerja. Perbedaan bentuk perjanjian kerja yang dilakukan, tentunya akan mengakibatkan pula perbedaan dalam hal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut. Perlindungan tentunya wajib diberikan terhadap pihak pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh outsource yang berada dipihak yang lemah dan sering dirugikan akibat sistem hukum perburuhan yang ada sekarang ini. Perlindungan terhadap pekerja/buruh diberikan oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun perlindungan yang diberikan dalam perjanjian kerja tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

---

Within realization in national development, labor has important role and position as an actor and as an objective to the development it self. In economic development sector, labor was one of the important component to pushing economic progress beside any other support factor. Put the labor aggrement to be effective was the best alternatif, because it was a medium to have a friendship relation that make eachside understand and respect his role along with his rights and obligation. The different between the theory and the practical it has been a problem for the application of laboring law in Indonesia, specialy in sort of working chategory that the workers do. This different chategory also can cause a different chategory also can cause a different concerning in rights, obligation and also law protection for them who do this kind of labor aggrement. One of them it happens to security work at PT.Gedung BankExim Jakarta. This company, employ security workers consist of permanent workers and Outsourcing contract workers that being bound to a different kind of labor aggrement with the entrepreneur workgiver. The different kind of labor aggreement that they do, also can cause the different about rights and obligation from eachside that being bound in this labor aggrement. Protection must be given to workers, specialy outsource workers that in the weak side and ussually suffer the most because of the labor law system that prevails this day. Protection to worker given by act number 13 (theerteen) year 2003 about laboring and also protection given on the labor aggrement. Research method that would use by the writter is a literature method that have yuridis normatief characteristic.